Tentang Kami

  • Sejarah UU Perlindungan Anak

Perlindungan Anak sudah dijelaskan dalam alinea IV Pembukaaan UUD 1945, yang mengamanatkan bahwa negara akan melindungi segenap bangsa Indonesia dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya adalah dijaminnya perlindungan seluruh rakyat Indonesia termasuk perlindungan terhadap anak.

Selanjutnya dituangkan dalam pasal 28B ayat (2) yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Indonesia merupakan penanda-tangan Konvensi Hak Anak (KHA) dan World Summit For Childen (WSC). Ratifikasi mencakup komitmen negara peserta untuk mewujudkan hak semua anak untuk dilindungi dari eksploitasi dan perlakuan salah serta menangani akar masalah yang mengarah pada situasi tersebut.

Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan anak dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentuk Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Didalam Undang-Undang tersebut dipertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, terutama kejahatan seksual.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

  • Perlindungan Khusus Anak

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 ayat (2) diberikan kepada :

  1. Anak dalam situasi darurat;
  2. Anak yang berhadapan dengan hukum;
  3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
  4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat akdiktif lainnya;
  6. Anak yang menjadi korban pornografi;
  7. Anak dengan HIV/AIDS;
  8. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
  9. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis
  10. Anak korban kejahatan seksual;
  11. Anak penyandang disabilitas;
  12. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
  13. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
  14. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtuannya.

Dalam pasal 59 A berisi tentang perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya:

  1. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
  2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
  3. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
  4. Pemberian Perlindungan dan Pendampingan pada setiap proses peradilan