Stuktur Organisasi

Deputi Bidang Perlindungan Anak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Deputi Bidang Perlindungan Anak dipimpin oleh Seorang Deputi yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak berdasarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPPA, untuk mendukung terwujudnya lingkungan yang mampu memberikan perlindungan anak. Deputi dibantu oleh Seorang Sekretaris Deputi dan 4 (empat) Asisten Deputi.

Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Anak seusai dengan  Peraturan Menteri PPPA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPPA untuk penyelesaian tugas di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Anak agar terlaksana dengan baik dan benar. Sekretaris Deputi terdiri dari 2 (dua) bagian dimana masing-masing bagian terdiri dari 2(dua) subbagian. Sekretaris Deputi terdiri dari Bagian perencanaan, data dan pelaporan dan bagian hukum, kepegawaian dan umum.

Asisten deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbangan teknis dan supervisi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakkan perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi berdasarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPPA, untuk mendukung terwujudnya lingkungan yang mampu memberikan perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi. Asisten deputi perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi terdiri dari bidang perlindungan anak korban bencana dan konflik dan bidang perlindungan anak korban pornografi, HIV/AIDS dan Napza.

Asisten deputi Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbangan teknis dan supervise serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakkan perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi berdasarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPPA, untuk mendukung terwujudnya lingkungan yang mampu memberikan perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi. Asisten deputi perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi terdiri dari bidang perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan bidang perlindungan anak korban korban stigmatisasi dan jaringan terorisme.

Asisten deputi Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbangan teknis dan supervise serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakkan perlindungan anak berkebutuhan khusus berdasarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPPA, untuk mendukung terwujudnya lingkungan yang mampu memberikan perlindungan anak berkebutuhan khusus. Asisten deputi perlindungan anak berkebutuhan khusus terdiri dari bidang perlindungan anak penyandang disabilitas dan psikososial dan bidang perlindungan anak kelompok minoritas

Asisten deputi Perlindungan Anak dari kekerasan dan eksploitasi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbangan teknis dan supervise serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakkan perlindungan anak dari kekerasan dan ekploitasi berdasarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPPA, untuk mendukung terwujudnya lingkungan yang mampu memberikan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi. Asisten deputi perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi terdiri dari bidang perlindungan anak korban kekerasan dan bidang perlindungan anak korban eksploitasi